Ketua BP Setara Institute Hendardi/lorent Polri dinilai kembali melakukan pembungkaman terhadap kritisisme warga dan para pembela hak asasi manusia (HAM) dengan menjadikan Koordinator Kontras Usman Hamid sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Muchdi Pr. Menurut Ketua BP SETARA Institute Hendardi, kriminalisasi atas pekrja HAM yang menjerat Usman dan pembela HAM lainnya di Tanah Air,... more.

Dewan pers menilai Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) yang kini sedang digodok di DPR, berpotensi mengancam kebebasan pers di Indonesia, karena beberapa pasal mengarah pada upaya pengekangan dan pembredelan, jika terbukti melakukan pembocoran rahasia negara. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pers Leo Batubara di Jakarta, Senin. Menurut Leo, saat ini Indonesia memiliki pasal 6 dalam UU ... more.

Profesor Runtung Sitepu/dok Jika banyak pihak yang menganjurkan agar pemerintah melindungi produk kebudayaan dan seni tradisional agar dipatenkan untuk menghindari terjadinya klaim mengklaim seperti yang dilakukan Malaysia, lain halnya dengan pendapat Dekan Fakultas Hukum Universitas sumatra Utara Prof Runtung Sitepu. Menurut Runtung, undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah ... more.

Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Bidang Monitoring hukum, Illian Deta Arta Sari mengemukakan, hakim-hakim karir yang memvonis bebas 814 koruptor patut dan harus segera dipriksa. Vonis bebas koruptor menurutnya mengindikasikan kentalnya oroma praktek mafia peradilan. Hal ini dikemukannya untuk mengomentari laporan ICW yang meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa sekitar 221 hakim karir... more.

Praktisi hukum Luhut M. Pangaribuan, menegaskan bahwa kebenaran testimoni Antasari mengenai keterlibatan beberapa komisioner KPK dalam kasus suap harus segera diungkap. “Testimoni pak Antasari harus dibuktikan supaya masalah ini clear, polisi harus independen, netral dan profesional untuk mengungkap kebenaran testimoni ini, ” komentarnya. untuk diketahui bahwa perseteruan antara Ketua ... more.

Denny Indrayana/dok Penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk hukum negeri, Denny Indrayana mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara (RN) yang akan disahkan menjadi UU RN harus memiliki isi yang selaras dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Denny menyebutkan, UU RN nantinya harus dapat didudukkan bersama dengan UU KIP. Apalagi penggunaan RUU RN tersebut tetap perlu... more.

Keputusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan KPU No. 15/2009 terutama menyangkut penetapan suara DPR terpiligh tahap dua, selain membuat sejumlah partai kecil kehilangan kursi di DPR, juga bisa berimplikasi pada keabsahan Pilpres lalu, terkait persyaratan pengajuan capres. Namun menurut Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengabaikan putusan Mahkamah A... more.

Sebanyak tiga warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 pasal 5 k tentang persyaratan wajib pajak bagi calon presiden dan wakil presiden. Pasal 5 huruf k menyebutkan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak... more.

Pemberantasan mafia hukum di instansi-instansi penegak hukum harus lebih keras dilakukan untuk mencegah pelaku koruptor yang melarikan diri ke luar negeri tidak semakin banyak. Demikian dikatakan pengamat hukum Deni Indrayana, di Jakarta, Kamis. Menurut Deni, banyaknya pelaku tindak kriminal maupun koruptor yang melarikan diri ke luar negeri disebabkan karena masih banyaknya jaringan mafia hukum d... more.

Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai terlalu percaya pada data formil yang diajukan penggugat, sehingga dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif terkesan mengabaikan fakta dan data materil seperti sengketa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Aceh. “Saya kira, ini bisa menjadi masukan bagi MK dalam memutuskan perkara sengketa. Seharusnya data itu dapat dica... more.

Jasman Panjaitan/ist Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, tidak bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan PK dari kejaksaan. “Mengajukan PK dari putusan yang mana,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Jasman Pandjaitan, di Jakar... more.

Kelompok – kelompok buruh migran dan masyarakat sipil terus mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya. Isi konvensi ini pada dasarnya adalah perlindungan menyeluruh kepada buruh migran sesuai standar HAM internasional. “Proteksi untuk buruh migran tidak ada. Siti Hajar mengalami penyiksaan selama 3 tahun. Pasti ada mek... more.

Anggota Komisi I DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan kursi tahap ketiga, sudah di luar domain atau kewenangannya. “Dari aspek Legislasi, apa yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum tentang penghitungan, penetapan perolehan kursi dan penentuan calon terpilih sudah benar,” katanya di Jakarta. Karena itu, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu i... more.

Sejak kasus tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari oleh RS Omni Internasional, Tangerang, Banten, mengemuka, persoalan hukum menjadi pembahasan yang menarik  yang setiap hari menghiasi media cetak maupun media elektronik. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek perundang-undangan semata, tetapi aspek hati nurani dan kemanusiaan juga harus menjadi perhati... more.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala mengatakan, aparat kepolisian telah mengesampingkan tindakan persuasif terhadap Prita Mulyasari (32), yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. “Prita tidak layak dipenjara, apa kepentingannya polisi memenjarakannya,” kata Adrianus, disela-sela seminar Child Pornografi, di Balai Sidang UI, ... more.