September 3rd, 2009 at 3:48 pm - Visited 22 times, 1 so far today

Skandal pengucuran dana sekitar 6,7 triliun rupiah untuk talangan alias bail out Bank Century, kini terus merembet ke beberapa kalangan penting. Bahkan kabarnya, bola panas politik skandal Bank Century bisa menyengat kalangan berkuasa di republik ini. Apalagi DPR pun akan membentuk panitia khusus (Pansus).

“Ini bukan saja soal moral hazard skandal ekonomi dengan permufakatan jahat. Tapi, lebih dari itu. Bayangkan, dulu skandal Bank Bali itu tidak sampai 1 triliun, dampaknya ke mana-mana. Untuk bank kecil sekelas Century harus dikucurkan 6,7 triliun rupiah, sangat mengerikan. Ini perampokan,” tandas sumber matanews.com.

Dengan logika sederhana, kalau alasan otoritas moneter Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan (Depkeu) akan adanya resiko sistemik Bank Century sebagaimana direkomendasikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), maka secara logika ekonomi objektif, hal tersebut sulit diterima akal sehat.

Bayangkan misalnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menguasai uang hanya 18 triliun rupiah, lantas dipakaoi hampir 30 persen untuk Bank Century, maka bagaimana kalau ada tiga kasus sama. Artinya LPS hanya untuk tiga bank. Sementara ada ratusan bank di republik ini yang harus dijamin dana deposan.

“Harus diungkap, siapa-siapa saja deposan kakap di Bank Century, yang kemudian berkaitan dengan Antaboga Delta Sekuritas. Diduga ada milik beberapa keluarga konglomerat dengan inisial BS, AP dan lain-lain di Century dan Antaboga yang menawarkan bunga lebih besar,” tambah sumber matanews com.

Sas-sus yang beredar, skandal Bank Century masih akan panjang dan belum memasuki inti persoalan. Terutama aspek kriminalitas dan dugaan dana bail out untuk menyelamatkan deposan kakap dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang katanya ada dana yang dialihkan sebagai kompensasi untuk dana politik di pemilihan presiden (Pilpres) 2009.(*)